Digitalisasi dalam program Integrasi Layanan Primer (ILP) dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer di Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Posyandu. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi digital mendukung penyediaan layanan kesehatan yang dapat diakses, efisien, dan adil.
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr. Maria Endang Sumiwi, M.P.H menyampaikan, salah satu fokus integrasi pelayanan kesehatan primer, yaitu memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan dashboard situasi kesehatan perdesaan.
Kemenkes terus berupaya mendukung pemantauan digitalisasi di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) primer. Dukungan yang diberikan mencakup penggunaan aplikasi dan platform yang terintegrasi dengan SATUSEHAT.
“Untuk pencatatan pelayanan dalam gedung Puskesmas dan Pustu dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS), yang terintegrasi ke platform SATUSEHAT,” ujar dr. Endang di Jakarta.
“Kemudian, pencatatan hasil layanan luar gedung untuk tenaga kesehatan menggunakan Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK), sedangkan untuk kader menggunakan WhatsApp.”
Terdapat juga Dashboard Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) yang capaiannya dapat dipantau oleh pembuat kebijakan di tingkat desa, Puskesmas, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Sementara itu, masyarakat dapat memantau dan mengakses riwayat kesehatan pribadi melalui aplikasi SATUSEHAT Mobile.
“Masyarakat dapat melakukan monitoring mandiri melalui SATUSEHAT Mobile,” sambung Maria Endang.
Dengan memanfaatkan teknologi digital, layanan kesehatan primer dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan melalui rekam medis elektronik dan sistem informasi lainnya. Digitalisasi turut meningkatkan ketersediaan dan akurasi informasi kesehatan melalui sistem informasi terintegrasi dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan.
Di sisi lain, upaya integrasi layanan primer lewat teknologi digital masih menghadapi tantangan. Sistem pencatatan dan pelaporan di fasyankes belum sepenuhnya terdigitalisasi dan terintegrasi.
“Belum semua daerah menerapkan digitalisasi pada sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas, Pustu dan Posyandu, karena permasalahan internet, kapasitas SDM ataupun anggaran dalam penerapan Rekam Medis Elektronik (RME)/Sistem Informasi Puskesmas,” terang Dirjen Maria Endang Sumiwi.
“Saat ini, Kemenkes masih berproses dalam simplifikasi semua aplikasi yang ada menjadi lebih terintegrasi serta dalam integrasi data melalui Platform SATUSEHAT. Untuk mendukung digitalisasi tersebut, pada menu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-fisik Puskesmas tersedia dukungan anggaran untuk penyediaan internet dan Sistem Informasi Puskesmas.”
Integrasi Sistem Informasi Fasyankes
Chief of Technology Transformation Office (TTO) Setiaji, S.T, M.Si menambahkan, berbagai upaya telah dilakukan Pusat Data dan Informasi-Digital Transformation Office (Pusdatin-DTO) untuk mendorong perluasan dan akselerasi implementasi SATUSEHAT di fasyankes.
Salah satu upaya yang dilakukan, yakni Training of Trainer yang merupakan pelatihan dan pendampingan bagi tenaga IT fasyankes, asosiasi profesi kesehatan, dan penyedia sistem RME representatif sebagai peserta.
Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman dan menyiapkan kemampuan mengintegrasikan sistem informasi fasyankes dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) bernama SATUSEHAT, melalui penerapan standar dan terminologi yang telah dikembangkan oleh Pusdatin-DTO.
“Training of Trainer juga menjadi bagian dari uji coba kelayakan hingga wadah dari proses user acceptance testing (UAT) terkait playbook yang sedang dalam tahap pengembangan. Hingga akhirnya, playbook tersebut dapat teruji dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan fasyankes,” jelas Setiaji.
“Para peserta dalam kegiatan ini pun diharapkan dapat menjadi pendamping atau trainer untuk membantu fasyankes yang akan terintegrasi dengan SATUSEHAT di wilayahnya masing-masing, baik secara mandiri maupun difasilitasi oleh Pusdatin-DTO melalui kegiatan rollout.”
Rollout merupakan kegiatan lanjutan dari training of trainer. Pada rollout, playbook atau buku pedoman yang telah diuji tersebut diperluas kembali adopsinya ke berbagai fasyankes melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi tenaga IT dan penyedia sistem Rekam Medis Elektronik.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM